Kabar Penting 14 Desember, Larangan Menikahi Teman Sekantor Dihapuskan

Ilustrasi

JADIVIRAL.NET – Informasi ini menjadi kabar gembira bagi kamu yang menikahi pria dan wanita idaman yang bekerja dalam satu perusahaan (satu kantor).

Jika dulu sering terdengar mengenai larangan menikahi teman sekantor kini larangan itu resmi dihapuskan. Jadi bagi kamu yang ingin menikahi teman sekantor tidak perlu lagi resign salah satu diantara kamu yang akan menikah.

Dilansir dari laman dream.co.id, Mahkamah Konstitusi, Kamis 14 Desember 2017 telah mengabulkan pembatalan Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan Jhoni Boetja bersama tujuh orang lainnya, yang tergabung di dalam Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT PLN (Persero) Wilayah Palembang.

Aturan itu melarang karyawan satu kantor memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan. Aturan itu menyebutkan:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Delapan pegawai yang menggugat pasal itu beralasan bahwa frasa ” kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” telah menjadi celah bagi perusahaan untuk melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja sekantornya. Para pemohon menilai aturan ini merugikan pegawai karena hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak.

MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut MK, pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan atau dielakkan. MK menggunakan landasan Pasal 23 ayat 1 Deklarasi HAM PBB.

” Hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional.”

MK menampik mengabaikan aturan yang dibuat perusahaan mengenai relasi sesama karyawan. MK menyatakan untuk mencegah kepentingan konflik, seharusnya perusahaan dapat menerapkan aturan yang ketat agar terwujud kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan.

” Sesungguhnya, perkawinan antara sesama pegawai dalam satu perusahaan justru menguntungkan pihak perusahaan karena menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan.” (***)